Jawa Timur– Tengah hangat diperbincangkan setelah wacana pemekaran wilayah kembali mencuat di berbagai daerah. Dari Madura, Mataraman, hingga sejumlah kawasan tapal kuda, muncul dorongan agar wilayah-wilayah tersebut dapat berdiri sebagai provinsi atau kabupaten baru.
Para tokoh masyarakat dan kepala daerah menilai, pemekaran bukan sekadar memisahkan peta administrasi, melainkan langkah strategis untuk meratakan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik.
“Pemekaran itu harus dibangun dengan konsep matang—mulai dari kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga anggaran. Kalau hanya memecah wilayah tanpa rencana jelas, yang muncul justru masalah baru,” tegas seorang akademisi politik dari Surabaya.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan, proses pemekaran tak bisa dilakukan terburu-buru. Selain memerlukan kajian komprehensif, keputusan juga harus selaras dengan kondisi keuangan negara dan kesiapan membentuk pemerintahan baru.
Di sisi masyarakat, respons pun beragam. Sebagian menyambut dengan optimisme, berharap pemekaran bisa memangkas jalur birokrasi dan mendekatkan pembangunan ke pelosok. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir isu ini dimanfaatkan sebagai ajang perebutan jabatan dan kepentingan politik.
Hingga kini, semua mata tertuju pada sikap resmi pemerintah pusat. Jika wacana ini terus bergulir dan direalisasikan, peta politik serta arah pembangunan Jawa Timur bisa mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Penulis : Afandy | Penerbit : Redaksi